Hukum 

TIM ADVOKASI UNTUK KEHORMATAN PROFESI SIAP HADAPI LAPORAN SBY

DAILYNEWSJAKARTA.COM (20/02/2018)

Menindaklanjuti adanya upaya kriminalisasi terhadap profesi advokat dalam menjalankan tugas profesinya, berkaitan dengan adanya laporan polisi oleh mantan Presiden Rl Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap advokat DR Firman Wijaya, SH. MH dengan Nomor LP: 187/11/2018/Bareskrim tertanggal 6 Februari 2018, untuk itu TIM ADVOKASI UNTUK KEHORMATAN PROFESI menyatakan bahwa apa yang disampaikan advokat Dr. Firman Wijaya, SH., MH. di dalam sidang terbuka bertujuan untuk menggali kebenaran materiil di dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat di dalam konteks kekuasaan kehakiman, ungkap DR Junner Girsang,SH.MH

Lebih jauh dijelaskan, Bahwa profesi advokat memiliki hak imunitas (hak kekebalan hukum) dalam menjalankan profesinya, baik di dalam maupun di Iuar sidang. untuk tidak dapat dltuntut secara perdata maupun pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan yaitu
1) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15; Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

. Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 50: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan kebentuan undang-undang, tidak dipidana.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka seorang advokat tidak dapat dltuntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun dl luar sidang pengadilan, ungkapnya tegas.

lebih jauh dijelaskan, bahwa laporan Polisi LP: 187/11/2018/Bareskrim tertanggal 6 Februari 2018 yang dilakukan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhayono (SBY), itu bermula dari agenda persidangan Terdakwa Setya Novanto, mantan Ketua DPR, dalam perkara eKTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, 5 Februari 2018. Pada saat itu, rekan advokat DR Firman Wijaya, SH, MH yang merupakan salah satu Tim Kuasa Hukum Setya Novanto, di saat pemeriksaan saksi telah bertanya kepada saksi Mirwan Amir. mantan anggota DPR període 2009 2014 dari Pami Demokrat.

Bahwa saksi Mirwan Amir menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah di dalam persidangan Derbuka untuk umum, Saksi menyatakan pernah melaporkan kepada SBY adanya potensi masalah terhadap proyek E-KTP, namun saat ¡tu Presiden SBY berpendapat agar proyek e-KTP tetap dilaniutkan, mengingat sebentar lagi Pilkada. Tanya jawab dengan saksi itu merupakan kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya guna mencari kebenaran materil di muka persidangan. Dan karenanya keterangan tersebut harus dianggap benar, karena Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk diperiksa sebagai keterangan atan kesaksian palsu (vide Pasal 174 KUHAP jo Pasal 242 KUHP), paparnya dalam jumpa Pers.(lelly)

Related posts

Leave a Comment