Hukum 

PRESIDIUM RAKYAT MENGGUGAT, UNTUK PERNYATAAN SIKAP MOSI TIDAK PERCAYA UNTUK kASUS kETIDAK ADILAN”SAVE MEILIANA “

DAILYNEWSJAKARTA.COM,(29/08/2018)

Kami Presedium Rakyat Menggugat yang terdiri dari beberapa organisasi Relawan mau mengkritisi hasil putusan dan mau menunjukkan bagaimana isu penodaan agama menjadi senjata para enterpreneur politik dalam mengupayakan kepentingannya. Ia menyebut fenomena ini sebagai “hate spin”. Mereka mengobarkan kemarahan atas sesuatu yang dipersepsi sebagai penodaan agama

Tirta Yasa sebagai koordinator Presedium Rakyat Menggugat mengatakan kita berkumpul disini mempunyai satu hati, satu rasa, satu keinginan, satu tujuan, satu visi, satu misi untuk berada disatu garis keadilan sosial, keadilan hukum dimana saudari kita Meiliana mengalami pelecehan hukum.

Kita disini ingin menyoroti atau mengkritisi hasil putusan , kita tidak lagi bicara mayoritas – minoritas, kita tidak lagi bicara soal agama, kita tidak bicara lagi soal suku karena kita Indonesia.

Presedium Rakyat Menggugat meminta kepada “Penegakan hukum harus independent dan tidak dapat tekanan dari pihak manapun”,

Presedium Rakyat Menggugat, menyatakan bahwa :
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adalah kewajiban pihak Kepolisian untuk menampung segala aduan dan laporan masyarakat. Akan tetapi laporan-laporan yang kabarnya berpotensi terbaiknya gangguan keamanan dan konflik horizontal, polri seharusnya lebih bijak dalam menanganinya. untuk laporan perkara penodaan agama. Polri segera untuk membuat SOP agar para pelapor perkara penodaan agama untuk terlebih daily memberikan bukti bahwa perkara yang dilaporkan telah dilakukan mediasi/musyawarah/tabbayun dan sebagainya kepada terlapor.Jika perlu laporan atas penodaan agama diselesaikan diluar pengadilan, dalam hal ini penyelesaian perkara dipihak Kepolisian.

2. Makamah Agung , Supaya MA melakukan pembenahan dan mengambil tindakan tegas terhadap hakim-hakim yang bermasalah dan rawan disusupin oleh kepentingan kepentingan kelompok maupun kepentingan perorangan yang melakukan penekanan terhadap independensi hakim dalam memutus perkara baik untuk alasan kelompok maupun alasan alasan lain yang membuat tercorengnya wibawa pengadilan. Jika perlu melakukan uji integritas terhadap seluruh hakim Hakim yang memegang palu.

3. Komisi Yudistial. Komisi Yudistial bukan menjadi lembaga tempelan. semakin banyaknya hakim Hakim pemegang palu terseret kepusaran tindak pidana. menandakan moral hakim hakim sudah dititik nadir. Tidal ada upaya tegas dari komisi yudistial terhadap hakim hakim bermasalah. Jadi kepercayaan publik terhadap KY merosot pada independensi hakim dalam memutus suatu perkara.

4. Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia dan Kementerian Agama.
Pasal 156 & pasal 156a yang mengatur soal penodaan agama telah menumbuhkan korban yang seharusnya tidak patut dipersalahkan. Tetapi jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi yang seharusnya ikut dijamin pelaksanaan nya secara baik oleh Kementrian Hukum dan HAM maupun Kementrian Agama dengan cara ikut merumuskan aturan dan opsi opsi penyelesaian terhadap perkara penodaan agama supaya terdapat Jaminan kebebasan berpendapat bagi warga Negara atau paling tidak terdapat Jaminan kepada setiap warga negara dalam berpendapat yang perkaranya bersinggungan dengan penodaan agama bahwa jika perkara tersebut menimbulkan masalah, cukup diselesaikan melalui aturan yang mewajibkan para pihak berpekara untuk menyelesaikannya diluar
pengadilan.(Lly)

 

Related posts

Leave a Comment