May 26, 2019 Daily News Jakarta

DISINYALIR ADA KEJANGGALAN DALAM PROSES EKSEKUSI RUKO DI JALAN RAYA NUSANTARA DEPOK

 

 

DAILYNEWSJAKARTA, (05/12/2018)

DEPOK –
Eksekusi 2 (dua) bidang tanah seluas 2.20 M2 berikut bangunan ruko di Jalan Nusantara Raya nomor 43-7 RT.01/RW.01 (no.180) Kelurahan Depok Jaya,Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Bogor (sekarang masuk wilayah Kota Depok) Provinsi Jawa Barat berlangsung tanpa ada perlawanan,dari termohon (pemilik ruko ) bangunan yang digunakan untuk show room Furniture tersebut seluruh barang-barangnya dikeluarkan untuk oleh juru sita dari dalam ruko, untuk di kosongkan

Proses berlangsungnya eksekusi lahan dan bangunan ruko furniture yang dipimpin oleh Juru Sita Pengadilan Negri Depok, Irwan Maulana, dilaksanakan berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negri Depok Nomor 12/Pen.Pdt /Eks Peng/2018/PN.Dpk.ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2018 melalui Kutipan Risalah lelang bernomor W 11.U21/4467/HK.O2/11/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Undangan rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap 2 (dua)bidang tanah seluas 220 m2 berikut bangunan (2 unit Ruko 3,5 lantai ) yang terdiri dari SHM No.3573 Lt.111m2 sebelumnya atas nama Lenna sekarang atas nama PT.Metro.Investama Global dan SHM No 3949 Lt.109 Sebelumnya atas nama Direktur PT LENTERA MULIA sekarang telah berganti nama PT.Metro Investama Global .

Di saksikan oleh puluhan petugas tim eksekusi,dengan pengamanan cukup ketat oleh aparat dari Polsek Pancoran Mas, Koramil, Satpol PP Rabu (5/12).

Tampak hadir Presiden Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia (LPKNI) (PERSEROAN),Nanang Nil son,SH,MH yang berkantor Pusat di Malang Jalan Raya Wapoga Nomor 2,Perum Ngujil Permai II Bunulrejo Blimbing kota Malang,Jawa Timur dengan didampingi Stenly Wullul Makalew, LPKNI Badan Hukum (Perseroan) Kantor perwakilan. LPKNI Kabupaten Bogor alamat berkedudukan di Perumahan BIP Blok D10 Nomor 21,RT.02/RW.016 Kelurahan Kalusuren Kecamatan Tajurhalang,Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Melalui surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Juni 2018 maka dengan ini bertindak untuk atau mewakili PT.Lentera Mulia,dalam rangka tindakan pengawasan atas upaya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negri Depok.

Nanang Nilson, SH, MH selaku Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) (Perseroan), disela-sela proses pengosongan barang-barang dilokasi eksekusi mengatakan
bahwa dapat disampaikan beberapa hal menyangkut eksekusi tersebut.

“Bahwa Pengadilan Negeri Depok diduga telah keliru dalam menetapkan eksekusi terhadap register perkara tersebut yang belum melalui proses sidang di pengadilan Negeri Depok, karena saat ini sedang ada gugatan perlawaan dengan register perkara Nomor :244/Pdt.le/2018/PN.Dpk yang diajukan pendaftarannya tanggal 29 Oktober 2018 dan sekarang masih dalam proses persidangan pertama pada tanggal 21 November dan sidang berikutnya (ke-2) pada tanggal 12 Desember 2018,” kata Nilson.

Dalam pemaparannya Nilson juga menerangkan bahwa dengan demikian walaupun sesuai prosedur sebagaimana disebutkan, akan tetapi belum berkekuatan hukum tetap (BHT) ‘inkrach van gewijsde’. “Sehingga seharusnya belum dapat dijalankan permohonan eksekusinya, seharusnya dibatalkan atau setidak-tidaknya ditunda hingga Berkekuatan Hukum Tetap (BHT),” tuturnya.

Masih kata Nilson, bahwa eksekusi berasal dari kata “Executie” yang artinya melaksanakan putusan hakim “ten uitvoerlegging van vonnissen” yaitu melaksanakan secara paksa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melalui bantuan kekuatan umum, atau dalam pengertian lain.

“Maka jika pelaksanaan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela adapun nomor perkara 12/Pen.Pdt/Eks.Peng/2018/PN.Dpk belum pernah ada persidangannya,” paparnya.

“Klausal Baku merupakan tindakan sepihak, dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 18 dilarang kuasa seperti itu karena tidak diketahui debitur, maka eksekusi tidak sah. Oleh sebab itu, kami akan melayangkan pengaduan/laporan kepada badan pengawas Mahkamah Agung (MA),” ungkap Nilson.

Bahwa berdasarkan petunjuk Makamah Agung RI pada Surat Edaran Mahkama Agung No 7 tahun 2012 halaman 7 dan 8 disebutkan Pelelangan Hak Tangungan yang dilakukan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR. melainkan harus diajukan gugatan, karena pelelangan tersebut diatas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela.

“Sedangkan untuk harga pembelian (lelang) sebesar Rp. 2,28 miliar, padahal menurut pemilihan jasa yang umum harga pasar ditaksir sekitar Rp 7 miliar. Hal ini tidak wajar, jadi eksekusi tidak wajar karena masih dalam proses gugatan,” imbau Nilson.

“Bahwa karena azas dan pengertian eksekusi sebagaimana diatas maka suatu putusan baru dapat dimintakan eksekusi apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari Pemegang Hak Tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan dikemudian hari,”
pungkasnya.

Sementara itu, juru sita pelaksana eksekusi, Irwan Maulana mengatakan bahwa
PN Depok dalam melakukan eksekusi pengosongan tersebut berdasarkan kutipan risalah lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.

“Eksekusi yang kita laksanakan ini adalah bukan eksekusi putusan. Dalam hal ini pemohon (pemenang lelang) yang harus dilindungi oleh hukum. Karena kemudian pemohon mengajukan permohonan kepada ketua PN Depok untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek yang masih dikuasai termohon, dan lelang yang telah dilaksanakan merupakan lelang negara,” ujar Irwan.

Irwan dalam pemaparannya juga menjelaskan bahwa eksekusi yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum. “Sebelum tahapan pelaksanaan eksekusi pengosongan, kita telah melakukan teguran atau peringatan Aanmaning oleh ketua pengadilan terhadap termohon untuk mengosongkan secara sukarela atau kemauan sendiri,” terang Irwan.

“Dalam tempo 8 hari menurut pasal 196 HIR/207 RBg, akan tetapi karena termohon tidak mau mengosongkan, maka kita laksanakan eksekusi pengosongannya. Yang kita eksekusi ini bukan putusan, tapi penetapan kutipan risalah lelang,” ulasnya.

“Adapun termohon mengajukan upaya hukum atau perlawanan silahkan, monggo. Akan tetapi bukan berarti perlawanan itu bisa menangguhkan atau menghentikan eksekusi. Yang bisa menangguhkan atau menghentikan eksekusi adalah ketua pengadilan. Dan apabila nanti putusan berkata lain, ya tinggal kita eksekusi kembali putusan itu, kan?,” tandasnya.(lly)

in Hukum
Related Posts

AKSI DEMO MAHASISWA PAPUA DI KPK NYATAKAN LUKAS ENEMBE BERSIH DARI TUDINGAN KORUPSI

May 9, 2018

May 9, 2018

DAILYNEWSJAKARTA.COM,(09/05/2018) Sebanyak 60 orang mahasiswa dan mahasiswi dari Papua mengadakan unjuk Rasa di depan Kantor KPK untuk mengklarifikasi orang yang...

BOS EMPIRE PALACE SIDOARJO DILAPORKAN KASUS PENGGELAPAN UANG NASABAH

March 2, 2018

March 2, 2018

DAILYNEWSJAKARTA.COM (01/03/2018)  Disinyalir gelapkan uang nasabah Bos Empire Palace Sidoarjo Surabaya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Pcolri oleh masyarakat pembeli Ruko...

TERDUGA DPO KASUS PENIPUAN MASIH BEBAS BELUM TERCIDUK OLEH POLSEK CILINCING

May 12, 2018

May 12, 2018

  DAILYNEWSJAKARTA.COM (11/05/2018) Polemik kasus harta warisan yang tengah terjadi didalam Keluarga besar H.Ismayadi hingga kini belum juga selesai. Pertentangan...

DI ANGGAP RUGIKAN PIHAK KETIGA YANG BUKAN DEBITUR DALAM EKSEKUSI, DIRUT BRI DAN KURATOR DIPOLISIKAN

December 13, 2017

December 13, 2017

Dailynewsjakarta.com,(13/12/2017) Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Suprajarto dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Senin (11/12) sore. Penyebabnya keputusan...

KASUS IJASAH PALSU DIADUKAN OLEH KUASA HUKUM PASLON NF KE DKPP

June 24, 2018

June 24, 2018

DAILYNEWSJAKARTA.COM,(20/06/2018) Jakarta, Hanya berselang 5 hari menjelang waktu pencoblosan dalam kancah pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bekasi, suasana sedikit memanas....

BAKORNAS GMDM RAYAKAN HUT YANG KE 10 , TAMPIL TERDEPAN SEBAGAI ORMAS ANTI NARKOBA

July 3, 2018

July 3, 2018

DAILYNEWSJAKARTA.COM, (02/07/2018) Dalam Rangka syukuran Dirgahayu 1 Dekade (10 Tahun ) berdirinya Bakornas GMDM, DPP Bakornas GMDM menyelenggarakan acara syukuran...

TIDAK BERHATI-HATI DALAM UCAPAN DI SOSMED KINI KETUM APKOMINDO DKI HADAPI KASUS UU ITE YANG MENJERATNYA.

March 18, 2018

March 18, 2018

DAILYNEWSJAKARTA.COM (18/03/2018) YOGYAKARTA ,Diduga akibat obrolan yang mengarah pada penghinaan di akun facebook tiga orang pengurus DPP Apkomindo DKI Jakarta...

SIDANG PERDANA KASUS PENGGEREBEKAN TABUNG GAS ELPIJI 3 KG BERSUBSIDI DIGELAR DI PENGADILAN NEGRI TANGERANG BANTEN

April 25, 2018

April 25, 2018

DAILYNEWSJAKARTA.COM,(25/04/2018) Lima Tersangka WP, C, MD, AF dan S kasus pengoplosan tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi WP, C,MD, AF...

UNNJUK RASA JARINGAN PEMANTAU KEWENANGAN PROVINSI JAMBI MENDESAK KPK BERIKAN PERHATIAN KHUSUS UNTUK KASUS-KASUS OTT DI JAMBI

May 9, 2018

May 9, 2018

DAILYNEWSJAKARTA.COM (09/05/2018) Sekitar 100 orang dari Perwakilan Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pemantau Kewenangan yang terdiri dari pemuda dan pemudi LSM...

PENUNDAAN SIDANG PUTUSAN KASUS LOGO APKOMINDO MEMBUAT PENGGUGAT MAKIN SEMANGAT DAN YAKIN AKAN MEMENANGKAN GUGATANNYA

March 12, 2018

March 12, 2018

DAIlYNEWSJAKARTA.COM ,(12/03/2018) Sidang gugatan seni logo APKOMINDO pada Rabu (28/02/2018) telah sampai pada penghujung dan agenda agenda putusan, namun ternyata...

DISINYALIR ADA KESEPAKATAN DAN NIAT BURUK DALAM SIDANG KASUS GUGATAN LOGO APKOMINDO DARI PENDIRI DAN KELOMPOKNYA

February 17, 2018

February 17, 2018

DAILYNEWSJAKARTA.COM,(12/02/2018) Polemik Sengketa hak cipta kepemilikan logo Asosiasi Pengusaha komputer Indonesia (APKOMINDO) masih berlangsung panas hingga hari ini Sebagai upaya...

KEPALA LAPAS GUNUNG SUGIH TERIMA PENGHARGAAN MENTRI HUKUM DAN HAM SEBAGAI INSTANSI PELAYANAN BERBASIS HAM.

December 11, 2018

December 11, 2018

  DAILYNEWSJAKARTA.COM,(11/12/2018) Demi meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk selalu menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM dengan sasaran...

PELAKU PENGEROYOKAN YANG BERUJUNG KEMATIAN DIRINGKUS SATRESKRIM POLRES JAKARTA BARAT

November 23, 2018

November 23, 2018

DAILYNEWSJAKARTA.COM, (20/11/2018) . Polres  Metro Jakarta Barat mengundang Media Cetak, Online dan Media TV, dalam melaksanakan kegiatan Press Conference ungkap...

BATALNYA EKSEKUSI RUMAH DI JLN.JENDRAL SOEPRAPTO JAKARTA-PUSAT

January 19, 2018

January 19, 2018

DAILYNEWSJAKARTA.COM (18/01/2018) Rencana eksekusi pengosongan sebidang tanah dan bangunan milik seorang warga atas nama Tressnawati Lanny Susastya di jln Jendral...

DIRUT PJA C.PAUL BERI PERNYATAAN SESAT BODOHI DPRD DKI, HARUSKAH DIBIARKAN ?

May 7, 2018

May 7, 2018

Jelang RUPS PJA, 14 Mei 2018. (Menguak dugaan suap korupsi korporasi)   DAILYNEWSJAKARTA.COM,(08/05/2018) Sepekan lagi PT. PJA kembali akan segera...

Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published.